Calon Penegak Hukum Perlu Belajar Materi Kepondokan

Oleh: Rizky Ahmad Dhani*

Sebagai implementasi dari Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, bahwasanya Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menjadi sebuah pedoman untuk hidup dalam bermasyarakat dan bernegara, setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan norma serta peraturan akan menimbulkan akibat hukum.

Contoh kecil kita sebagai santri yang hidup dalam lingkup pondok pesantren di dalamnya terdapat suatu aturan. Setiap santri yang melanggar peraturan pondok memiliki konsekuensi mendapat hukuman, yang dalam hal ini adanya suatu organ yang memiliki otoritas untuk itu. Sebagai intermezzo (selingan) saja untuk melatih kepekaan kita.

Sejatinya, kita sebagai seorang santri yang pastinya akan menyelami kehidupan bermasyarakat. Dengan bekal yang sudah kita dapat dari Pondok Pesantren Al-Ishlah, dengan doktrin yang selalu kyai kita suntikkan dalam setiap khutbah beliau, wajib bagi kita untuk mengamalkan nilai-nilai kepondokan.

Nilai Ketaatan dan Kebebasan

Tidak bosan saya highlight bahwa kita mengadopsi nilai ketaatan. Sebagai seorang santri, kita harus taat kepada hukum agama maupun hukum negara. Tentunya sebagai bekal kelak menjadi seseorang yang tidak berperilaku buruk dalam bermasyarakat.

Sebab implikasi atau dampak dari perbuatan buruk yang kita lakukan, bukan hanya orang-orang terdekat kita yang terkena getahnya tetapi juga suatu lembaga yang pernah kita naungi akan terkena pula.

Selanjutnya yaitu nilai kebebasan, pada hakikatnya kebebasan merupakan suatu hak yang melekat pada diri kita serta tidak bisa diganggu oleh siapapun tanpa terkecuali. Untuk menentukan masa depan kita misalnya, dalam ruang lingkup Pondok Pesantren Al-Ishlah sendiri juga membebaskan kita dalam memilih sesuatu dengan menyesuaikan aqidah dan nilai ajaran Islam.

Dalam menentukan pekerjaan atau profesi misalnya, para santri yang akan lulus dibantu oleh ustadz atau ustadzah yang berpengalaman untuk mencarikan santriwan/santriwati tersebut tempat melanjutkan studi jenjang perguruan tinggi sesuai minat masing-masing. Hal ini menjadi bekal kita untuk menentukan tujuan ke depannya pasca pendidikan perguruan tinggi.

Syarat Menjadi Calon Hakim Pengadilan Agama

Adapun nantinya para santriwan dan santriwati yang berminat atau memiliki kemauan untuk menjadi aparat penegak hukum, khususnya menjadi hakim dalam lingkup pengadilan agama. Sebelum memasuki persyaratan formil, tentu yang pertama perlu kita persiapkan adalah niat.

Selanjutnya menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwasanya syarat untuk dapat diangkat menjadi calon hakim pengadilan agama yaitu:

Pertama, Warga negara Indonesia; Kedua, Beragama Islam; Ketiga, Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; Keempat, Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kelima, Sarjana syariah dan, atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;

Keenam, Sehat jasmani dan rohani; Ketujuh, Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; Kedelapan, Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September atau Partai Komunis Indonesia.

Untuk dapat diangkat menjadi hakim harus pegawai negeri yang berasal dari calon hakim sebagaimana dimaksud di atas dan berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun.

Korelasi Materi Kepondokan Dengan Menjadi Seorang Hakim Pengadilan Agama

Lantas apa urgensi serta korelasi ketentuan untuk menjadi seorang hakim pengadilan agama dengan materi kepondokan? Perlu kita tinjau kembali dalam poin 5 bahwasanya syarat untuk menjadi calon hakim pengadilan agama adalah minimal pendidikan sarjana syari’ah dan, atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam.

Tentu kita sebagai santri sudah mendapatkan ilmu tentang hukum Islam yang dasar-dasarnya sudah menjadi asupan kita setiap harinya. Hal inlah yang menjadi pembeda dengan anak-anak yang memperoleh pendidikan di luar lingkup pondok pesantren.

Ibarat perlombaan lari, kita sudah mencapai pertengahan menuju garis finish, sedangkan anak-anak yang tidak menempuh pendidikan pondok pesantren baru memulai di titik start.

Sepatutnya kita sadari bahwa hal itu menjadi privilege kita untuk mencapai hal tersebut. Belum banyak orang ketahui bahwa untuk menjadi calon hakim pengadilan agama dalam rentetan tesnya, ternyata terdapat tes membaca kitab arab gundul.

Sebagaimana kita tahu, pondok kita sebagai pondok yang menggunakan 2 bahasa sebagai percakapan sehari-hari, yaitu Bahasa Arab dan Bahasa Inggris. Banyak kosakata yang kita peroleh, ditambah materi di dalam kelas yang mencakup tata Bahasa Arab yang baik dan benar, tentunya menjadi bekal berharga nantinya dalam mempersiapkan diri menjadi hakim pengadilan agama.

Pesan dan Kesan

Dapat kita tarik benang merah, bahwasanya pelajaran hidup serta materi kepondokan yang kita peroleh selama kita mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Al-Ishlah sangatlah penting dan berguna dalam hidup bermasyarakat dan mempersiapkan pekerjaan ataupun profesi yang akan kita geluti.

Seyogyanya, kita harus memanfaatkan kesempatan yang ada dengan baik, pelajari dan perdalam ilmu yang sudah diperoleh dari pondok. Ingat pesan kyai kita, “Kelak di masyarakat, apapun profesinya, haruslah mampu menjadi pengemban amanah dakwah, inilah keinginan, cita cita, dan tujuan kita bersama” Drs. KH. Muhammad Dawam Saleh.

Penyunting: M. Afiruddin

*Penulis adalah alumni Ponpes Al-Ishlah tahun 2022. IKPI Jember

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *